Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
Direktorat Hukum Bakamla RI
Badan Keamanan Laut merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang melaksanakan tugas dibidang penegakan Hukum Khususnya melaksanakan Patroli Keamanan dan Keselamatan di wilayah Perairan indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Maka dari itu Pemberian Pelayanan Advokasi sangat di perlukan untuk memberikan kepastian perlindungan dan Bantuan Hukum bagi unsur operasional Patroli Laut dan Personel dalam menghadapi permasalahan hukum.
Advokasi Hukum
Direktorat Hukum Bakamla RI
Penerima Advokasi Hukum terdiri dari Kepala Bakamla, Unsur Operasional Bakamla dan Instansi Terkait yang terlibat dalam Patroli Bersama, Pegawai Bakamla dan Pihak lain yang melaksanakan tugas dan fungsi Bakamla, mantan Kepala Bakamla dan Pensiunan/Mantan Pegawai Bakamla, pemangku kepentingan di sektor keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia berupa pembinaan hukum.
Advokasi Hukum
Direktorat Hukum Bakamla RI
Penerima Advokasi Hukum terdiri dari Kepala Bakamla, Unsur Operasional Bakamla dan Instansi Terkait yang terlibat dalam Patroli Bersama, Pegawai Bakamla dan Pihak lain yang melaksanakan tugas dan fungsi Bakamla, mantan Kepala Bakamla dan Pensiunan/Mantan Pegawai Bakamla, pemangku kepentingan di sektor keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia berupa pembinaan hukum.
Advokasi Hukum di Laut
Direktorat Hukum Bakamla RI
Advokasi hukum di laut mengacu pada upaya untuk melindungi, mengatur, dan menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan lingkungan laut, keberlanjutan sumber daya laut, navigasi, konflik perbatasan maritim, dan isu-isu seputar Keamanan dan Keselamatan di wilayah Perairan indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
Advokasi Hukum di Laut
Direktorat Hukum Bakamla RI
Advokasi hukum di laut mengacu pada upaya untuk melindungi, mengatur, dan menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan lingkungan laut, keberlanjutan sumber daya laut, navigasi, konflik perbatasan maritim, dan isu-isu seputar Keamanan dan Keselamatan di wilayah Perairan indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
Core Value ASN
Direktorat Hukum Bakamla RI
Fondasi Baru Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Berorientasi Pelayanan
- Akuntable
- Kompeten
- Harmonis
- Loyal
- Adaptif
- Kolaboratif
Core Value ASN
Direktorat Hukum Bakamla RI
Fondasi Baru Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Berorientasi Pelayanan
- Akuntable
- Kompeten
- Harmonis
- Loyal
- Adaptif
- Kolaboratif
Berikut adalah beberapa topik yang umumnya menjadi fokus advokasi hukum di laut
Direktorat Hukum Bakamla RI
Hukum Laut Internasional
- Keberlanjutan Sumber Daya Laut
- Perlindungan Lingkungan Laut
- Isu perbatasan Maritim
- Keamanan dan Keselamatan Pelayaran
- Perlindungan Hak Nelayan
- Hak Asasi Manusia di Laut
- Penegakan Hukum di laut
Berikut adalah beberapa topik yang umumnya menjadi fokus advokasi hukum di laut
Direktorat Hukum Bakamla RI
- Hukum Laut Internasional
- Keberlanjutan Sumber Daya Laut
- Perlindungan Lingkungan Laut
- Isu perbatasan Maritim
- Keamanan dan Keselamatan Pelayaran
- Perlindungan Hak Nelayan
- Hak Asasi Manusia di Laut
- Penegakan Hukum di laut
Badan Keamanan Laut merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang melaksanakan tugas dibidang penegakan Hukum Khususnya melaksanakan Patroli Keamanan dan Keselamatan di wilayah Perairan indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Maka dari itu Pemberian Pelayanan Advokasi sangat di perlukan untuk memberikan kepastian perlindungan dan Bantuan Hukum bagi unsur operasional Patroli Laut dan Personel dalam menghadapi permasalahan hukum. Pos Pelayanan Hukum adalah layanan yang dibentuk untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Advokasi Hukum adalah serangkaian tindakan pemberian Bantuan Hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta pemberian Pembinaan Hukum.
Adapun bantuan hukum adalah pemberian dukungan dan layanan hukum kepada individu yang membutuhkan bantuan dalam memahami, menghadapi atau menyelesiakan permasalahan hukum.
- Hukum Laut Internasional
- Keberlanjutan Sumber Daya Laut
- Perlindungan Lingkungan Laut
- Isu perbatasan Maritim
- Keamanan dan Keselamatan Pelayaran
- Perlindungan Hak Nelayan
- Hak Asasi Manusia di Laut
- Penegakan Hukum di laut
24 Hours
Petugas ada selama 24 jam untuk membantu kebutuhanmu
Informatif
Informasi yang diberikan berguna untuk pemahaman hukum
Security
Keamanan Layanan dijamin penuh
Fast
Penanganan Advokasi lebih cepat dan lebih mudah
Ajukan Pertanyaan
untuk mengajukan pertanyaan secara langsung silahkan klik tombol dibawah ini untuk mengirim form pertanyaan secara langsung ke penyuluh hukum posyankum Direktorat Hukum Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
Daftar Pertanyaan yang masuk
Untuk melihat daftar pertanyaan yang masuk silahkan klik tombol dibawah ini
Daftar Pertanyaan
